Amanat Pasal 33 UUD 1945 sangatlah terang: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntut 70 persen hasil tambang adalah langkah revolusioner yang patut didukung. Namun, sejarah dan teori ekonomi telah memperingatkan kita bahwa negara tidak boleh diwakili oleh swasta.
Agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar tercapai, porsi 70 persen tersebut mutlak harus berada di tangan perusahaan negara (BUMN), bukan swasta nasional. Sebab, hanya dengan cara itulah kekayaan ibu pertiwi benar-benar pulang ke pangkuan rakyatnya.
Redaksi Energi Juang News