goresan-pena

Meredupnya Bintang Indonesia di Mata Kapital Global

Jumat, 20 November 2026 | 08:34 WIB


Penghapusan masif sebanyak 19.389 kanal YouTube oleh Google sepanjang Agustus 2026 yang dilaporkan terafiliasi dengan kampanye pro-Pemerintah Indonesia serta serangan terhadap pihak oposisi menimbulkan gelombang spekulasi di ruang publik. Secara resmi, langkah raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut dibingkai sebagai penegakan kebijakan moderasi konten dan pemberantasan operasi pengaruh terkoordinasi.

Namun, dalam perspektif ekonomi-politik internasional, peristiwa ini memicu pertanyaan retoris yang lebih dalam: apakah tindakan pembersihan digital tersebut merupakan cerminan dari semakin terkikisnya kepercayaan aktor-aktor global terhadap iklim tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

Dalam kajian hubungan internasional dan ekonomi politik, Susan Strange (1988) memperkenalkan konsep Kekuasaan Struktural (Structural Power), yang menjelaskan bahwa kendali atas arus informasi, teknologi, dan keuangan global berada di tangan institusi-institusi transnasional yang memiliki standar tata kelolanya sendiri. Ketika sebuah platform global seperti Google mengambil tindakan tegas terhadap ekosistem informasi yang mendukung sebuah rezim, hal itu sering kali dibaca sebagai sinyal gesekan antara norma transparansi global dan praktik komunikasi politik domestik. Kekhawatiran ini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berkelindan dengan serangkaian dinamika ekonomi yang menunjukkan adanya keraguan dari para pemilik modal asing terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia belakangan ini.

Fenomena di sektor hilir energi menjadi salah satu indikator paling kasat mata mengenai pergeseran iklim investasi tersebut. Keluarnya pemain-pemain besar ritel bahan bakar minyak (BBM) asing seperti Shell, BP, dan Vivo dari bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia menandai menyempitnya ruang gerak kompetisi pasar yang sehat. Menurut teori Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economics) yang dikembangkan oleh Douglass North (1990), kepastian aturan main (rules of the game) dan kesetaraan perlakuan di hadapan regulasi merupakan prasyarat mutlak bagi masuk dan bertahannya investasi jangka panjang. Ketika perusahaan multinasional memilih angkat kaki karena struktur pasar yang dinilai tidak lagi kompetitif atau terlalu didominasi oleh proteksionisme negara, pasar global menangkap pesan bahwa efisiensi ekonomi sedang dikalahkan oleh kepentingan politik domestik.

Sinyal skeptisisme serupa juga bergema di lantai bursa. Pasar modal Indonesia kerap menjadi sasaran evaluasi kritis dari penyedia indeks saham global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sorotan mengenai tingginya konsentrasi kepemilikan saham, rendahnya porsi saham beredar di publik (free float), serta kuatnya cengkeraman kelompok oligarki di bursa saham domestik mempertebal persepsi risiko tata kelola (governance risk). Dalam kerangka pemikiran Kapitalisme Kroni (Crony Capitalism) sebagaimana dianalisis oleh Jeffrey Winters (2011) dalam studinya mengenai oligarki di Indonesia, kedekatan antara kekuasaan politik dan segelintir elite ekonomi sering kali menciptakan distorsi pasar yang menghambat alokasi sumber daya secara efisien dan merugikan investor minoritas maupun institusi asing.

Meski demikian, memandang fenomena ini semata-mata sebagai bentuk "ketidaksukaan" pihak asing terhadap Pemerintahan Prabowo juga perlu diimbangi dengan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kedaulatan ekonomi dan dinamika korporasi global. Di satu sisi, para pengkritik menilai bahwa kombinasi antara penyempitan ruang informasi digital, keluarnya operator SPBU asing, dan catatan merah dari lembaga indeks pasar modal merupakan alarm keras atas menurunnya daya saing institusional Indonesia.

Di sisi lain, kalangan pendukung kebijakan pemerintah dan sejumlah analis pasar berargumen bahwa langkah penataan sektor energi merupakan bagian dari strategi kemandirian nasional, sementara hengkangnya korporasi asing lebih dipicu oleh transisi energi global dan restrukturisasi portofolio bisnis internal mereka masing-masing. Begitu pula dengan kebijakan moderasi YouTube yang dipandang sebagai prosedur standar kepatuhan platform terhadap aturan disinformasi global, bukan intervensi politik yang ditujukan kepada negara tertentu.

Pada akhirnya, terlepas dari apakah penghapusan puluhan ribu kanal digital dan eksodus korporasi asing tersebut merupakan kebetulan yang saling terpisah atau bagian dari tren ketidakpercayaan yang lebih luas, keduanya bermuara pada satu titik krusial: kredibilitas institusional. Sebagaimana diingatkan oleh Francis Fukuyama (2014) dalam Political Order and Political Decay, stabilitas dan kemakmuran jangka panjang suatu negara sangat bergantung pada kualitas birokrasi yang imparsial serta aturan hukum yang mengikat semua pihak tanpa terkecuali.

Jika Indonesia ingin mempertahankan posisinya sebagai magnet investasi di kawasan, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar memenangkan narasi di ruang digital, melainkan memulihkan keyakinan pasar bahwa kepastian hukum, transparansi bursa, dan persaingan usaha yang adil tetap menjadi fondasi utama perekonomian nasional.

Redaksi Energi Juang News

Tags

Terkini

Meredupnya Bintang Indonesia di Mata Kapital Global

Jumat, 20 November 2026 | 08:34 WIB