Sebagai bagian dari pengembangan sistem ini, AKSI juga telah melakukan simulasi secara real-time dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Menteri Ekonomi Kreatif, para Event Organizer (EO), dan manajemen artis. Simulasi ini menunjukkan bagaimana hak ekonomi para pencipta lagu dapat diterima langsung oleh mereka sebelum konser diselenggarakan.
Seperti yang selama ini digaungkan AKSI dalam direct license nya selama ini, pajak yang dikenakan untuk tiap lagu adalah 10 persen dari nilai kontrak artis atau sang penyanyi. DDL juga disebut sebagai sarana yang mudah dan tak ada kerumitan.
Sementara itu, Panji Prasetyo selaku Pengacara Hak Cipta yang juga Direktur Hukum FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia) mengaku tak mempermasalahkan mengenai rencana aplikasi digital ini. Hanya saja banyak yang tak sesuai hukum dari aplikasi tersebut.
"Pertama ya silahkan saja mau bikin aplikasi apapun ya, bebas aja. Cuma kan gak wajib orang untuk pakai, kenapa? Dasar hukum nya apa? Di Undang Undang Hak Cipta performing itu bayarannya kan lewat LMK, gak ada celah untuk direct license. Pasal 81 itu bicara soal lisensi eksklusif non eksklusif. Pasal 80 bicara soal lisensi secara umum dan performing sudah diatur di Pasal 23 ayat 5 lewat LMK. Jadi apa dasarnya itu DL (direct license)" ujar Panji Prasetyo.
Kedua, itu ngitung dari honor penyanyi. Ini kan parah nih, fatal. Tahu gak bedanya royalti sama honor? Honor itukan memang imbalan buat si penyanyi dan penyanyi itukan bagian dari pertunjukan ya. Yang jelas penyelenggara dong harus tanggung jawab. Itu jelas ya, di Undang Undang, di PP 56, di Permen (Peraturan Menteri) itu penyelenggara. Jangan ngomong kasus Agnez lah, kasus Agnez kan belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, jangan dijadikan dasar hukum," sambung Panji.
Bagi Panji, pembayaran performing bukan dilakukan dengan cara direct license atau dengan aplikasi DDL secara hukum. Namun ia tak melarang jika AKSI melakukan kegiatannya dengan membuat aplikasi ini sebagai cara pengkolektifan royalti asalkan di ranah mereka saja.
"Jadi ini kan kemauan private-nya mereka. Yaudah pakai aja kelompok mereka, jangan memaksakan hukum private Anda buat dijadikan hukum publik," tegas Panji Prasetyo.
Redaksi Energi Juang