Permasalahan semakin rumit ketika ditemukan adanya perubahan harga makanan per porsi yang tidak sesuai kontrak awal. Dalam perjanjian, disebutkan bahwa harga makanan untuk seluruh jenjang pendidikan PAUD hingga SD adalah Rp15.000 per porsi.
Namun, Yayasan MBN disebut secara sepihak menurunkan harga menjadi Rp13.000 untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1-3, dan bahkan dipotong lagi Rp2.500, sehingga dapur hanya menerima Rp10.500 per porsi. "Pemangkasan ini tidak pernah dibicarakan, apalagi disepakati. Ini jelas bentuk pelanggaran kontrak," tegas Danna.
Atas kejadian ini, tim hukum Ira berencana menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan. "Kami akan mengambil langkah tegas karena klien kami telah dirugikan secara materiil maupun moril," pungkas Danna.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap program ini guna memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya akan mengubah sistem pembayaran dari metode reimburse menjadi pengalokasian dana langsung ke rekening para mitra mulai Februari 2025. Hal ini diharapkan dapat memudahkan mitra dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Laporan polisi yang diajukan Ira tercatat dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Redaksi Energi Juang News