Koordinator aksi, David Goa Lein, menyoroti belum adanya peraturan teknis yang menjabarkan pelaksanaan perda.
"Kami mendesak agar Perbup segera diterbitkan agar tidak ada celah hukum yang bisa disalahgunakan untuk menekan para penyuling arak," ujarnya di hadapan Wabup, Sekda Petrus Pedo Maran, dan sejumlah pejabat OPD.
David juga menyarankan adanya sosialisasi ulang kepada para penyuling agar aturan perda benar-benar dipahami masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wabup Ignas mengaku bahwa sosialisasi memang telah dilakukan sejak awal perda diberlakukan, namun diakui bahwa partisipasi masyarakat saat itu masih sangat minim, sehingga diperlukan upaya ulang.
Sementara itu, aktivis mahasiswa lainnya, Irvan Bedanaen, mendesak agar perda tersebut segera dievaluasi dan disosialisasikan lebih luas. Ia juga meminta dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para penyuling dan menyusun nota kesepahaman bersama mahasiswa.
"Setelah ini, kita bisa bersama-sama menyusun nota kesepahaman," ungkap Irvan.
Menanggapi usulan tersebut, Wabup menyatakan kesiapan pihaknya mempercepat penyusunan Perbup dan meminta para penyuling tetap menjalankan aktivitasnya sambil melengkapi dokumen yang diperlukan.
"Kegiatan menyuling tetap berjalan. Tapi mereka harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Pak Sekda dan Kadis Perindag akan turun langsung ke lapangan untuk pendataan," katanya.