Energi Juang News, Jakarta-Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ke publik adanya dugaan korupsi kuota haji di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
KPK memaparkan, kasus ini berkaitan dengan penambahan kuota haji sebanyak 20.000 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia untuk musim haji 2024.
Menurut laporan KPK, ada pergeseran pembagian kuota haji, dari yang semestinya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, berubah menjadi 50-50 atau masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus.
Sebagai informasi, kuota haji reguler dikelola langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan kuota haji khusus dikelola oleh agen travel.
Pemerintah saat itu menyampaikan bahwa pembagian kuota haji tambahan 50-50 itu didasarkan pada pertimbangan aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Meski demikian, KPK mengaku akan mengusut dugaan adanya praktik timbal-balik pada pembagian tambahan kuota haji khusus itu.
"Dari sana, kan sudah dibagi nih sejumlah kuota. Nah, imbal-baliknya apa? Ini yang sedang kita ini [usut],” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Pasalnya, KPK menemukan indikasi bahwa perubahan porsi ini dilakukan setelah pertemuan antara Kemenag dan asosiasi travel haji. Asosiasi yang menaungi puluhan hingga ratusan penyelenggara haji khusus itu disebut berupaya meningkatkan jatah kuota untuk memperbanyak keuntungan.