• Kamis, 19 November 2026

Tudingan Boyamin Soal Korupsi Haji Dibantah Jubir Yaqut Cholil

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 13 September 2025 | 11:00 WIB



Diungkapkan, honorarium dan biaya perjalanan amirul hajj beserta tim diatur secara resmi dalam PMA No 24 Tahun 2017. Pelaksanaannya dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, dapat diaudit, serta sama sekali tidak melanggar aturan.
“Menyebut hal ini sebagai “dugaan korupsi” adalah tuduhan yang prematur, mengada-ada, dan menyesatkan publik, “imbuhnya.





Di samping itu, pernyataan Boyamin yang menyebut pengawasan seharusnya hanya dilakukan DPR, BPK, atau BPKP juga dianggap tidak benar. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpahaman mengenai fungsi amirul hajj.





“Amirul Hajj bukanlah lembaga pengawas dalam arti audit keuangan, melainkan pemimpin misi haji yang bertugas memastikan aspek teknis, operasional, dan pelayanan jamaah berjalan dengan baik.





Pengawasan internal tetap dilakukan Itjen Kemenag (APIP), sementara pengawasan eksternal tetap berada pada lembaga berwenang seperti DPR, BPK, dan BPKP. Tidak ada tumpang tindih, apalagi pelanggaran hukum,”tandasnya.





Dikatakan Anna Hasbie, pernyataan Boyamin Saiman sesungguhnya lahir dari kesalahpahaman terhadap regulasi dan praktik penyelenggaraan haji. Mengaitkan tugas smirul hajj dengan dugaan korupsi adalah logika keliru yang berpotensi menyesatkan masyarakat.





"Kami menegaskan bahwa apa yang dijalankan oleh Menteri Agama (amirul hajj) dan timnya adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tata kelola resmi negara," katanya.





Selain di UU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017 juga mengatur tentang tugas dan hak amirul hajj serta anggota timnya.
Pasal 6 PMA No 24/2017 menegaskan bahwa amirul hajj, wakil, sekretaris, anggota, maupun staf sekretariat berhak memperoleh biaya perjalanan dinas, uang harian, fasilitas lain sesuai ketentuan, serta mendapatkan asuransi.





"Artinya, keberadaan biaya amirul hajj itu merupakan bagian dari mekanisme resmi yang diatur negara," pungkas Anna sembari menghimbau kepada publik untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang tidak berbasis data, fakta dan regulasi yang sah.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB
X