Atas situasi ini, LBH bersama sejumlah pengacara membentuk Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL). Deklarasi dilakukan di Universitas Islam Indonesia (UII) Cik Di Tiro, Yogyakarta, pada 12 September 2025.
Aktivis Forum Cik Di Tiro, Elanto Wijoyono, mengatakan BARA ADIL merujuk pada gerakan advokasi serupa di Jakarta dan Surabaya. Tujuannya untuk memperkuat pendampingan hukum yang sebelumnya masih tersebar di berbagai kampus.
Sementara itu, pengacara Wasingatu Zakiyah dari Caksana Institute menilai tindakan represif aparat melanggar konstitusi. “Kebebasan berpendapat dijamin UUD 1945. Negara tidak boleh represif,” ujarnya.
Ia juga menyinggung faktor lain yang memicu kemarahan publik seperti korupsi yang dibiarkan, kenaikan pajak, hingga pemberian tunjangan fantastis kepada DPR.
Di sisi lain, keluarga Rheza masih berduka. Ayahnya, Yoyon Suryono, menduga ada tanda kekerasan di tubuh anaknya, termasuk bekas injakan sepatu PDL.
Kapolri Listyo Sigit dan Kompolnas berjanji mengusut penyebab kematian Rheza. Tim Kompolnas saat ini telah diturunkan ke Yogyakarta untuk mengawasi proses investigasi.
LBH menegaskan pendampingan hukum harus diberikan secara penuh dan akses terhadap korban tidak boleh dihalangi. “BARA ADIL akan memastikan hak-hak warga terlindungi,” tutup Kharisma.
Redaksi Energi Juang News