“Masalahnya ada di situ. Bisa tidak merevisi hukum acara pidana yang memberi peluang luar biasa kepada penyidik? Berani tidak mencabut kewenangan soal SIM yang sebenarnya tidak harus ada di kepolisian?” ungkapnya. Ia menegaskan, reformasi sejati hanya mungkin terjadi bila pemerintah berani mencabut sebagian kewenangan Polri dan membongkar struktur yang selama ini membuat lembaga tersebut terlalu dominan.
"Terlalu banyak kewenangan kepolisian yang seharusnya dicabut. Pertanyaannya, berani tidak reformasi ini merombak hal itu?" tutup Isnur.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menegaskan bahwa reformasi Polri harus menyasar persoalan-persoalan mendasar yang sudah lama menggerogoti institusi kepolisian.
Redaksi Energi Juang News