Mahfud melanjutkan keputusan pemerintah berhenti menagih utang kepada debitur dan obligor BLBI dapat menimbulkan ketidakadilan.
Ia memandang, penagihan utang BLBI itu tidak hanya menyangkut uang negara, melainkan aspek penegakan hukum dan keadilan. “(Kalau tidak ditagih) itu bisa menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Loh, saya kok ditagih dirampas lalu dilelang? Kok yang lain enggak?” kata dia.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menegaskan, BLBI merupakan utang resmi para bankir kepada negara. Utang dilengkapi dengan surat pengakuan resmi hingga jaminan para bankir itu kepada negara
“Barang jaminan itu mau diapakan? Kan banyak sertifikatnya ada di sana, banyak sertifikat, pengakuan utang, pengakuan notaris, dan sebagainya. Semua dianggap hilang begitu saja?” ujar Mahfud. Menurut Mahfud, penagihan utang BLBI kepada para pengusaha besar itu bisa ditunda jika memang Purbaya tidak berani melaksanakan tugas tersebut.
Ia beranggapan, para menteri dan bawahannya terbiasa menunda tugas-tugas mereka dengan berbagai alasan hingga mangkrak belasan tahun. “Silakan Pak ditunda kalau belum berani biar menteri berikutnya,” kata Mahfud sembari tertawa.
Redaksi Energi Juang News