Menkeu Purbaya mengaku, belum menerima laporan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait tindakan hukum tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja (proses hukum) berjalan," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta Pusat, Kamis.
Ketika ditanya apakah penyidikan Kejagung terkait dengan pernyataannya pekan lalu mengenai perusahaan yang belum membayar pajak tepat waktu, ia membantah adanya keterkaitan tersebut.
"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," ucap Purbaya.
Menurut dia, tidak ada permintaan data khusus dari Kejagung kepada dirinya. Meski demikian, ia mengakui, beberapa pegawai Kemenkeu memang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh penyidik Jampidsus Kejagung. "Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," kata Purbaya.
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan, proses penyidikan di Kejagung merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang di internal Ditjen Pajak.
Menurut dia, Ditjen Pajak memiliki mekanisme internal sendiri untuk menjaga integritas pegawai, sementara pemerintah pusat hanya memberikan arahan agar kinerja tetap profesional.
"(Kasus) itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya," ucap Purbaya.
Redaksi Energi Juang News