Energi Juang News, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan perkembangan terbaru kasus illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang menimbulkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Perkara yang menyeret Direktur Utama PT BRN berinisial IM itu kini dinyatakan siap dilimpahkan ke pengadilan.
Dirangkum pada Rabu (3/12/2025), kasus ini berawal dari operasi gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Oktober 2025. Tim menemukan dan menyita sekitar 4.610 meter kubik kayu meranti yang diduga kuat berasal dari pembalakan liar di kawasan Hutan Sipora.
“Tim Satgas PKH sudah melakukan operasi penyitaan terhadap kegiatan illegal logging kayu meranti kurang lebih 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal yang tertangkap basah di daerah Gresik, Jawa Timur,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).
Dari hasil pendalaman, kayu-kayu tersebut ditelusuri berasal dari Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, yang dieksploitasi melalui jaringan pembalakan liar terorganisir. Jaringan itu melibatkan korporasi PT BRN dan IM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional.
Modus yang dijalankan adalah memalsukan dokumen legalitas kayu agar seolah-olah hasil tebangan berasal dari areal berizin. Padahal PT BRN hanya memegang hak atas tanah (PHAT) sekitar 140 hektare, sementara praktik penebangan justru meluas ke kawasan hutan produksi yang tidak memiliki izin usaha pemanfaatan.
Dokumen palsu itu digunakan untuk mengelabui proses pengangkutan dan penjualan kayu dari Mentawai hingga sampai ke pelabuhan di Jawa Timur. Rantai distribusi inilah yang kemudian dibongkar lewat operasi gabungan Satgas PKH dan aparat penegak hukum.
Satu bulan setelah operasi penyitaan, Kejagung mengumumkan hasil perhitungan terbaru potensi kerugian negara akibat illegal logging di Hutan Sipora. Total kerugian kini diperkirakan mencapai Rp 447.094.787.281, termasuk komponen dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar Rp 1,44 miliar.