Energi Juang News, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, angkat bicara soal polemik Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Di tengah silang pendapat sejumlah pakar dan tokoh, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah itu menilai Perpol 10/2025 justru sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Menurut dia, Perpol tersebut bersifat konstitusional dan tidak menyimpang dari garis besar putusan MK. Semula MK tidak membatalkan penugasan anggota Polri di luar institusi secara total.
MK justru membatalkan celah hukum yang membuat status dan rantai komando menjadi kabur. Di titik itu, Perpol 10/2025 hadir sebagai instrumen penataan administratif agar praktik penugasan anggota Polri punya rel yang lebih jelas.
Baca juga : Gus Falah: KUHAP 2025, Manifestasi Amanat UUD 1945 Dalam Penegakan Hukum
Fokus ke Status Kepegawaian dan Rantai Komando
Gus Falah menjelaskan bahwa Putusan MK tidak pernah melarang secara absolut penugasan anggota Polri di kementerian maupun lembaga negara lain. Putusan tersebut hanya menekankan dua hal: kejelasan status kepegawaian dan jaminan bahwa rantai komando tetap tunggal di bawah Kapolri. Artinya, jika anggota Polri mendapat penugasan, mereka tetap berada dalam garis komando kepolisian.
Mereka tidak boleh memiliki dua atasan yang sejajar.
“Putusan MK itu tidak melarang penugasan anggota Polri secara mutlak.
Putusan hanya menekankan kejelasan status kepegawaian,” ujar Gus Falah, Rabu (17/12/2025). Ia menambahkan, penugasan tetap sah selama masih berkaitan dengan fungsi kepolisian.
Contohnya penegakan hukum, pengawasan, perlindungan, atau pelayanan publik.
Penugasan juga harus datang dari permintaan resmi kementerian atau lembaga terkait.
Perpol Dipandang sebagai Alat Penataan Administratif
Lebih jauh, Gus Falah memandang Perpol 10/2025 sebagai alat penataan, bukan upaya mengakali putusan MK. Aturan ini mengatur mekanisme penugasan anggota Polri secara lebih rinci, mulai dari prosedur permintaan, standar kompetensi, hingga batasan tugas. Dengan begitu, praktek penempatan anggota Polri di luar institusi tidak berjalan liar, tetapi mengikuti koridor baku yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Perpol 10/2025 itu mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, jadi instrumen penataan administratif untuk menindaklanjuti putusan MK terkait praktik penugasan anggota Polri di luar institusinya,” tegasnya. Ia menilai, tanpa aturan teknis seperti ini, justru akan muncul kekosongan pengaturan yang bisa diperbincangkan kembali secara politik dan hukum.