Energi Juang News, Jakarta- Tiga warga negara resmi melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut agar aturan itu direvisi sehingga pernikahan antara pemeluk agama berbeda bisa diakui sah secara hukum.
Berdasarkan keterangan di situs resmi MK, Selasa (23/12/2025), gugatan tersebut diajukan oleh Henoch Thomas, Uswatun Hasanah, dan Syamsul Jahidin. Perkara itu telah teregistrasi dengan nomor 265/PUU-XXIII/2025.
Pasal yang Dipersoalkan
Ketiganya menggugat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Para pemohon menilai pasal tersebut membuka ruang ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama. Mereka meminta agar pasal itu dihapus atau diubah sehingga tidak menjadi penghalang bagi pernikahan antaragama.
Dalam gugatannya, mereka mengusulkan redaksi baru:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, termasuk perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”