• Kamis, 19 November 2026

Yaqut Cholil Qoumas Resmi Tersangka Korupsi Kuota Haji

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 9 Januari 2026 | 18:00 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersangka kasus korupsi kuota haji 2024. Penyidik kini kejar aliran dana haram yang diduga mengalir deras ke Kementerian Agama. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto konfirmasi langkah tegas ini.​





Konfirmasi Penetapan Tersangka





Fitroh Rohcahyanto jawab singkat via pesan WhatsApp pada Jumat, 9 Januari 2026. "Benar," katanya. KPK ambil langkah ini setelah dua kali periksa Yaqut dalam tahap penyidikan.​





Jejak Aliran Dana Gelap





Penyidik KPK gali aliran uang dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biro haji. Aliran-aliran uang dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Desember 2025. Uang itu lahir dari jual beli kuota tambahan antara Kemenag dan biro haji.​





Baca juga : Gus Yaqut Melawan, KPK Bersiap Hadapi





Respons Yaqut yang Singkat





Yaqut Cholil Qoumas bungkam usai periksa delapan jam lebih. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Untuk detailnya, silakan ditanyakan langsung ke penyidik," ujar Yaqut seusai diperiksa di KPK pada 16 Desember 2025. Kuasa hukumnya, Mellissa Anggraini, klaim kliennya masih saksi saja. "Sebagai saksi, ya, teman-teman," katanya saat dampingi Yaqut.​





Petunjuk ke Puncak Kemenag





Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu tunjuk ujung aliran dana ke menteri. Kalau di kementerian, ujungnya ya menteri," kata Asep pada Rabu, 10 September 2025. KPK kerja sama PPATK pakai pendekatan "follow the money. Aliran dana itu terekam oleh PPATK, sehingga ke mana pun uang itu mengalir dapat kami telusuri melalui pendekatan follow the money," ujar Asep.​





Pola Korupsi Berjenjang





Asep ungkap setoran uang naik bertahap dari bawah ke atas. "Secara berjenjang, ada yang melalui perantara, kerabat oknum pejabat, hingga staf ahli," kata Asep pada 9 September 2025. Setiap level di Kemenag ambil bagian. "Kami mengetahui masing-masing tingkatan dan orang menerima bagian masing-masing," ujarnya. KPK sita aset seperti dua rumah ASN Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah senilai Rp 6,5 miliar.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB
X