Pandji menyebutkan bahwa penyidik menanyakan berbagai detail terkait pelaksanaan sidang adat tersebut, termasuk siapa saja tetua adat yang memimpin dan terlibat dalam prosesnya.
Meski pemeriksaan sudah berlangsung, Pandji mengatakan belum ada jadwal pemeriksaan lanjutan dari penyidik.
Harapan Penyelesaian Melalui Restorative Justice
Pandji berharap perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Ia menilai proses mediasi dengan perwakilan masyarakat adat Toraja sudah menjadi langkah awal yang baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pendekatan ini diharapkan dapat meredakan konflik sekaligus menjaga hubungan baik antara pihak yang berselisih.
Hukum Adat dan Hukum Nasional Bisa Berjalan Bersama
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji sebelumnya menegaskan bahwa proses hukum adat tidak menutup kemungkinan berjalan beriringan dengan proses hukum nasional.
“Semua yang dilakukan merupakan langkah konkret sesuai dengan living law, kemudian dengan hukum nasional,” kata Himawan di Gedung Bareskrim Polri, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurutnya, kedua mekanisme hukum tersebut bisa saling melengkapi dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat.
Laporan Aliansi Pemuda Toraja
Kasus ini bermula dari laporan Aliansi Pemuda Toraja yang melaporkan Pandji ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Laporan tersebut tercatat dengan nomor 01/LP/APT/XI/2025.