Energi Juang News, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), mendesak agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diproses melalui peradilan umum, bukan peradilan militer. Desakan ini disampaikan menyusul adanya indikasi kuat keterlibatan unsur militer dalam kasus tersebut.
Sebagaimana diketahui, TNI telah menahan sejumlah anggotanya yang diduga terlibat dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan luka serius pada korban.
Desakan Proses di Peradilan Umum dan Isu Impunitas
Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menegaskan bahwa pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus menjangkau aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Terlebih, berbagai kalangan menilai serangan ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bagian dari pola intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia.
" Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, wajib memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)," tegas Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3/2026).
Baca juga : Poksi Banteng Komisi III DPR Desak Kasus Aktivis KontraS Dituntaskan di Peradilan Umum
“Apabila benar terdapat keterlibatan oknum militer, maka proses hukum harus dilakukan di peradilan umum. Ini penting untuk menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum dan mencegah praktik impunitas,” sambungnya
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu pun merujuk pada prinsip universal dalam teori negara hukum (rechtsstaat) yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yang menempatkan equality before the law sebagai salah satu pilar utama selain supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.