Gus Falah juga menjelaskan, secara normatif terdapat dasar kuat untuk membawa perkara ini ke peradilan umum, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
Landasan Konstitusional dan Aturan Hukum yang Dirujuk Gus Falah
Gus Falah juga menyinggung tentang UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 65 ayat 2 yang menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum jika melakukan pelanggaran hukum pidana umum.
"Dan yang perlu diingat Pasal 170 Ayat (1) KUHAP mengamanatkan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum," ujar Gus Falah
Gus Falah memaparkan, dalam praktik dan perkembangan doktrin hukum modern, yurisdiksi peradilan militer memang seharusnya dibatasi hanya untuk pelanggaran disiplin atau tindak pidana militer, bukan kejahatan umum terhadap warga sipil.
Menjaga Marwah Negara Hukum dan Kepercayaan Publik
“Jika kasus kekerasan terhadap warga sipil tetap diadili di peradilan militer, maka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujar Gus Falah.
“Mengadili pelaku di peradilan umum adalah langkah konkret untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi soal menjaga marwah negara hukum dan kepercayaan publik terhadap keadilan,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News