• Kamis, 19 November 2026

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Aset Korban Penipuan Bodong Langsung Dikembalikan

Photo Author
Ahmad Setyono, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 19 November 2026 | 12:27 WIB
Ketua Komisi III Habiburokhman serahkan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, 19 November 2026.
Ketua Komisi III Habiburokhman serahkan RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, 19 November 2026.

Energi Juang News, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi menjadi Undang-undang (UU). Rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) menyetujui dan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU.

Dalam rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, arsiktektur perampasan aset adalah keadilan dan pemulihan. Dalam UU ini ada 4 pilar, dua diantaranya. Pertama, perluasan ke kejahatan finansial/IT dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati untuk koruptor.

Kedua, jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik atau restorasi berkeadilan. Menurut Habiburokhman, UU juga memasukkan perluasan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang memggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada masyarakat luas.

“Ini seperti investasi bodong. Sering datang ke Komisi III hamper setiap bulan korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong. Korbannya banyak sekali,” kata Habiburokhman.

Dengan berlakunya UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ini, maka pelakunya tidak bisa lagi mengelak ganti rugi bagi korban penipuan.

“Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan dia rela masuk penjara tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah dan uangnya tidak kembali ke masyarakat atau korban. Dengan UU ini kita atur kerugian masyarakat langsung dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan,” tegas Habiburokhman.

UU Perampasan ini adalah hasil penantian masyarakat selama 18 tahun, khususnya yang sering menjadi korban penipuan investasi bodong. 

 

Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ahmad Setyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB
X