hukum

Aparat Represif, Banyak Rakyat Jadi Korban Salah Tangkap

ET
Selasa, 16 September 2025 | 16:00 WIB



Atas situasi ini, LBH bersama sejumlah pengacara membentuk Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL). Deklarasi dilakukan di Universitas Islam Indonesia (UII) Cik Di Tiro, Yogyakarta, pada 12 September 2025.





Aktivis Forum Cik Di Tiro, Elanto Wijoyono, mengatakan BARA ADIL merujuk pada gerakan advokasi serupa di Jakarta dan Surabaya. Tujuannya untuk memperkuat pendampingan hukum yang sebelumnya masih tersebar di berbagai kampus.





Sementara itu, pengacara Wasingatu Zakiyah dari Caksana Institute menilai tindakan represif aparat melanggar konstitusi. “Kebebasan berpendapat dijamin UUD 1945. Negara tidak boleh represif,” ujarnya.





Ia juga menyinggung faktor lain yang memicu kemarahan publik seperti korupsi yang dibiarkan, kenaikan pajak, hingga pemberian tunjangan fantastis kepada DPR.





Di sisi lain, keluarga Rheza masih berduka. Ayahnya, Yoyon Suryono, menduga ada tanda kekerasan di tubuh anaknya, termasuk bekas injakan sepatu PDL.





Kapolri Listyo Sigit dan Kompolnas berjanji mengusut penyebab kematian Rheza. Tim Kompolnas saat ini telah diturunkan ke Yogyakarta untuk mengawasi proses investigasi.





LBH menegaskan pendampingan hukum harus diberikan secara penuh dan akses terhadap korban tidak boleh dihalangi. “BARA ADIL akan memastikan hak-hak warga terlindungi,” tutup Kharisma.





Redaksi Energi Juang News

Halaman:

Tags

Terkini

Copet Salah Pilih Target Kepergok Siswi Pramuka

Kamis, 19 November 2026 | 13:00 WIB

Kasus Makar Listyo Sigit Masuk Tahap Penyidikan

Selasa, 17 November 2026 | 15:54 WIB

Kantor Megaspeed Cabang Indonesia Digeledah, Mengapa?

Selasa, 17 November 2026 | 15:22 WIB

Oknum Prajurit Aniaya Santri, TNI AD Minta Maaf

Minggu, 15 November 2026 | 10:15 WIB