• Jumat, 20 November 2026

Sjafrie Menyambangi Dasco di Gedung DPR, Apa yang Dibahas?

Photo Author
Ahmad Setyono, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 19 November 2026 | 16:25 WIB
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penjelasan usai temui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Sumber: tangkapan layar TVOne).
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penjelasan usai temui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Sumber: tangkapan layar TVOne).

 

Energi Juang News, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (19/11/2026), untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Peristiwa tersebut menarik perhatian di saat MPR mempersiapkan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran serta isu pergantian Panglima TNI.

Namun spekulasi tersebut dibantah Sjafrie. Didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Sjafrie menjelaskan, ia berkoordinasi dengan Dasco selaku koordinator bidang politik dan keamanan (polkam) yang membawahi urusan pertahanan.

Sjafrie juga berdiskusi dengan Utut Adianto sebagai Ketua Komisi I DPR mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Menurut Sjafrie, UU Pertahanan yang telah berlaku selama dua dekade lebih perlu disempurnakan setelah revisi UU TNI, agar rumusan strategi pertahanan tidak tertinggal dengan zaman.

"Sebagai contoh UU Pertahanan sekarang tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita, sedangkan sekarang strategi pertahanan defensif aktif yang tidak mempunyai satu pemikiran niat tidak punya kepentingan minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara juga menjaga kepentingan nasional itu belum tertulis dengan demikian akan kita formulasikan dalam revisi itu, itu yang saya bicarakan dengan Pak Dasco dan Pak Utut," papar Sjafrie.

Sjafrie juga menyinggung soal pengawasan Komisi I DPR terhadap perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dengan target satu batalyon di setiap kabupaten. Syafrie menegaskan, penempatan 1 batalyon di 514 kabupaten merupakan pelaksanaan amanat konstitusi dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bukan militerisasi daerah.

 

Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ahmad Setyono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X