• Kamis, 19 November 2026

Di Negara Demokratis, Mengapa Menulis Masih Membahayakan?

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 27 Mei 2025 | 15:23 WIB


Oleh: Iranto





(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta-Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan atau pergantian kekuasaan secara sah. Demokrasi hidup dari kebebasan warganya untuk berpikir, berbicara, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Maka ketika seorang penulis kolom di detikcom mengalami intimidasi fisik setelah menulis kritik terhadap keterlibatan militer dalam jabatan sipil, kita patut khawatir, bukan hanya atas keselamatan si penulis, tapi atas nasib kebebasan sipil (Pers) yang menjadi fondasi republik ini dan digadang sebagai pilar keempat demokrasi.





Tulisan berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” tayang di rubrik kolom detikcom pada 22 Mei 2025. Sebuah opini yang sangat wajar dalam ruang publik demokratis: mempertanyakan tren belakangan ini, di mana purnawirawan atau anggota aktif militer menduduki jabatan-jabatan sipil yang semestinya berbasis meritokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kritik ini tidak menghasut, tidak mencaci, dan disampaikan dalam koridor hukum serta etika jurnalistik. Tapi, ternyata, kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi bisa runtuh di hadapan kekuasaan yang tak suka dikritik.





Tidak lama setelah artikel itu terbit, sang penulis mengalami insiden yang mencurigakan. Ia dua kali diserempet oleh pengendara bermotor tidak dikenal. Dalam satu kejadian, ia bahkan didorong hingga jatuh. Ancaman fisik ini cukup untuk membuat siapa pun merasa takut—dan itulah yang terjadi. Si penulis kemudian meminta agar tulisannya dicabut, demi keselamatan dirinya dan keluarganya.





Namun, yang mengejutkan publik adalah respons dari media tempat ia menulis. Detikcom sempat mencantumkan bahwa penghapusan artikel dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers—sebuah klaim yang kemudian diklarifikasi sebagai kesalahan. Faktanya, Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut. Media akhirnya menyatakan bahwa pencabutan artikel dilakukan atas permintaan penulis sendiri, karena alasan keselamatan. Permintaan yang, tentu saja, lahir dari situasi penuh tekanan dan ketakutan.





Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, melalui Koordinator Nasional Erick Tanjung, menilai kasus ini sebagai bentuk nyata pembungkaman kebebasan berekspresi. Lebih dari itu, ini adalah ancaman terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. AJI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X