• Kamis, 19 November 2026

Di Negara Demokratis, Mengapa Menulis Masih Membahayakan?

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 27 Mei 2025 | 15:23 WIB



Desakan AJI sangat beralasan. Sebab jika negara memilih diam dalam kasus ini, maka pesan yang sampai kepada publik sangat jelas: "Kritiklah, tapi bersiaplah untuk diancam atau diserang." Ini bukan hanya membahayakan satu orang penulis, tapi seluruh atmosfer kebebasan berpikir di negeri ini. Jika kritik intelektual terhadap kebijakan negara saja bisa membuat seseorang diteror, bagaimana mungkin warga berani menyuarakan ketidakadilan yang lebih nyata?





Yang lebih ironis, tulisan yang dihapus itu justru membahas soal meritokrasi dalam birokrasi sipil. Kritik terhadap keterlibatan militer dalam jabatan sipil adalah bagian dari wacana demokratis yang sah. Negara seharusnya membuka ruang dialog untuk menjawab dan menanggapi argumen semacam ini, bukan membiarkannya dibungkam melalui intimidasi dan teror.





Lebih memprihatinkan lagi, Dewan Pers—yang semestinya menjadi garda depan dalam melindungi kemerdekaan pers dan ekspresi—terkesan enggan berkomentar banyak. Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto hanya mengatakan, “Sudah selesai.” Pernyataan singkat yang menyiratkan keengganan untuk menelaah lebih dalam masalah yang begitu penting. Padahal, tugas Dewan Pers bukan hanya memberikan rekomendasi administratif, melainkan turut menjaga iklim kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.





Sementara itu, pemerintah pusat belum menunjukkan sikap tegas. Presiden Prabowo Subianto, yang namanya disebut langsung oleh AJI, belum mengeluarkan pernyataan atau tindakan konkret terkait kasus ini. Diamnya negara dalam kasus-kasus seperti ini bisa ditafsirkan sebagai pembiaran, bahkan pembenaran. Padahal, dalam negara hukum, siapapun warga negara berhak mendapatkan perlindungan saat menyampaikan pendapat, terutama ketika pendapat itu menyangkut kebijakan publik yang patut dikritisi.





Jika kita menengok ke belakang, pola semacam ini bukan hal baru. Intimidasi terhadap suara-suara kritis, sensor terselubung, dan tekanan terhadap media pernah menjadi ciri khas rezim otoriter. Kini, ketika hal serupa kembali muncul di tengah sistem yang mengklaim demokratis, kita patut bertanya: Apakah kita sedang kembali mundur ke masa di mana ketakutan lebih kuat dari akal sehat?





Demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang publik yang terbuka dan aman. Kritik adalah vitamin bagi pemerintahan, bukan racun. Suara yang berbeda tidak boleh dibungkam, tetapi dijawab dengan argumentasi, bukan kekerasan. Maka, pemerintah, media, dan institusi publik harus segera berbenah.





Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas. Ia harus menjamin bahwa negara hadir untuk melindungi warganya yang menyampaikan pendapat secara sah. Lebih dari itu, ia harus menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik dan tidak mengulang pola represif masa lalu.





Media juga harus berani menjaga integritasnya. Jangan sampai media tunduk pada tekanan atau memainkan narasi yang menyesatkan. Dalam kasus ini, detikcom seharusnya berdiri di sisi kebebasan berekspresi, dan bukan hanya berfokus pada “klarifikasi” prosedural.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X