• Kamis, 19 November 2026

Aliansi Mahasiswa Tangerang Desak Kejari Periksa Bapenda Terkait Dugaan Penerimaan BPHTB Dari Pemilik Alas Hak Areal Pagar Laut

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 7 Juli 2025 | 16:30 WIB


Energi Juang News, Jakarta- Polemik pembangunan pagar laut diwilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang masih menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Selain keberadaannya yang ilegal, ternyata di areal tersebut terdapat alas hak yang dimiliki oleh PT. Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT. Inti Cahaya Sentosa sebanyak 20 bidang. Berdasarkan investigasi tempo perusahaan tersebut membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kurang lebih Rp 60 miliar kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tangerang.





Polemik Pagar Laut dan Pembayaran BPHTB





Koordinator Aliansi Mahasiswa Tangerang sekaligus wakabid organisasi DPC GmnI Kabupaten Tangerang, Ahmad Saepul Bahri melihat hal tersebut sebagai bagian dari kesesatan berpikir pejabat pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).





Pasalnya, sebelum melakukan penerimaan pembayaran BPHTB Bapenda harus melakukan validasi lapangan guna memastikan keabsahan objek pajak tersebut. Jika dalam validasi lapangan terdapat kekeliruan maka Bapenda tidak dapat menerima pembayaran BPHTB tersebut mengingat objeknya adalah laut. Hal ini termaktub dalam Perbup Tangerang No. 2 Tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan BPHTB.





Berdasarkan, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan UU 28 Tahun 2009 terdapat lima elemen utama yang harus dikaji.





Aturan BPHTB dan Status Laut sebagai Objek Pajak





Pertama adalah, bumi yang mencakup permukaan tanah dan tubuh bumi di bawahnya. Wilayah yang berada di pesisir pantai juga dapat dimasukkan dalam definisi bumi, karena daerah tersebut merupakan bagian dari tanah atau kawasan pesisir yang dimiliki oleh negara atau pihak tertentu.





Kedua, mengenai bangunan yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pada kenyataannya, pagar laut hanya menancapkan batangan bambu (kontruksi ringan) yang hanya bersifat sementara, mudah dilepas atau diganti, dan tidak memiliki fondasi permanen yang mengikatnya ke tanah. Oleh karena itu, pancang bambu tidak memenuhi kriteria bangunan karena sifatnya yang sementara dan tidak permanen.





Baca juga : Respons Kekerasan Aparat Terhadap Siswa, DPP GMNI: Keselamatan Warga Prioritas Utama!


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X