• Kamis, 19 November 2026

Aliansi Mahasiswa Tangerang Desak Kejari Periksa Bapenda Terkait Dugaan Penerimaan BPHTB Dari Pemilik Alas Hak Areal Pagar Laut

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 7 Juli 2025 | 16:30 WIB



Ketiga, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau nilai objek pajak pengganti.
Jelas sekali bahwa kekayaan alam Indonesia meliputi laut, udara, dan tanah yang merupakan sumber daya yang sangat berharga dan menjadi bagian dari warisan bangsa yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dijual-belikan secara bebas.





Artinya, dalam hal ini laut bukanlah objek yang bisa dijual secara langsung, tetapi dikelola melalui peraturan yang bertujuan untuk konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan keamanan ekosistem laut.





Keempat, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data tentang objek pajak yang dimiliki, seperti tanah dan bangunan, kepada dinas pajak yang berwenang. Di dalam SPOP berisi informasi penting seperti identitas wajib pajak dan data lainnya.





Kelima, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan data objek pajak yang telah dilaporkan dalam SPOP.





Berdasarkan penjelasan tersebut, jika statement Point 3 (Objek) tidak terpenuhi maka Point 4 (SPOP) dan 5 (SPPT) tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan “laut”, sebagai kekayaan alam negara yang tidak dapat diperdagangkan.





Tuntutan Aliansi Mahasiswa Tangerang ke Bapenda dan Kejari





Dalam UU No 28 Tahun 2009 memang ada pengkategorian sendiri antara pajak dan bea. BPHTB masuk kedalam kategori bea, tapi secara teknis Bapenda tetap harus melakukan validasi lapangan berdasarkan Peraturan Bupati.





"Kami memahami dalam menjalankan roda pemerintahan, pemda perlu menggali potensi yang ada guna menambah PAD di daerahnya. Tetapi hal tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku. Jangan serampangan. Untuk itu kami mendesak kepada Bupati Tangerang agar segera mengevaluasi Bapenda Kabupaten Tangerang dan kami juga mendesak Kejari Tangerang untuk memeriksa Bapenda Kabupaten Tangerang, karena kami menduga adanya praktik gratifikasi dalam tubuh bapenda," pungkasnya





Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB
X