Energi Juang News, Jakarta– 14 Agustus 2025, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) secara resmi menyurati Komnas HAM dan OMBUDSMAN Republik Indonesia untuk mendesak investigasi independen dan terbuka terhadap operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) yang dinilai telah mencederai hak-hak dasar masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Langkah ini diambil setelah melihat eskalasi konflik antara TPL dan komunitas adat kian memburuk, termasuk kriminalisasi yang pernah terjadi terhadap beberapa tokoh masyarakat adat seperti yang pernah terjadi kepada Sorbatua Siallagan, serta terjadinya pembabatan hutan warisan leluhur hingga rusaknya keseimbangan ekologis kawasan Danau Toba.
PT TPL merupakan perusahaan produsen bubur kayu (pulp) yang mengelola HTI seluas lebih dari 167.000 hektare di wilayah Tapanuli. Perusahaan ini merupakan bagian dari konglomerasi Royal Golden Eagle (RGE) milik taipan Sukanto Tanoto. Sejak era Orde Baru, TPL telah dituding sebagai penyebab utama deforestasi besar-besaran di wilayah adat Batak.
Hutan adat diganti dengan eukaliptus untuk bahan baku industri, menghilangkan akses masyarakat terhadap hutan sebagai sumber hidup. Dalam banyak kasus, masyarakat adat mempertahankan tanah mereka justru diperlakukan sebagai pengganggu atau pelanggar hukum.
Pasal-Pasal yang Diduga Dilanggar oleh PT TPL dan Aparat Negara:
1. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...”
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1) dengan bunyi "Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan..."