3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM.”
4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 4 berbunyi "Menetapkan bahwa pengelolaan hutan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan."
Menyikapi Persoalan tersebut, PP PMKRI Mencoba mendesak dengan menyurati Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk segera melakukan investigasi.
“Kami menyurati Komnas HAM dan Ombudsman bukan karena sensasi, tetapi karena nurani. Negara tidak bisa terus-menerus memihak korporasi dengan membiarkan masyarakat adat dijerat hukum, hutannya dikapling, dan tanahnya diklaim. Jika hari ini tidak ada investigasi menyeluruh, maka negara sedang menegaskan bahwa hukum tidak berlaku untuk yang besar,” tegas Parlin Tua Sihaloho, Ketua Lembaga ESDM PP PMKRI.
PMKRI meminta Komnas HAM segera membentuk Tim Investigasi Ad Hoc yang turun langsung ke wilayah Tano Batak untuk menemui komunitas adat dan mendengar langsung suara korban kriminalisasi akibat keberadaan PT TPL. Sementara kepada Ombudsman RI, PMKRI menuntut agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelalaian KLHK, Pemprov Sumut, dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam pembiaran konflik ini.
Surat ini juga menjadi bagian dari gerakan nasional PMKRI untuk Keadilan Ekologis dan Perlindungan Masyarakat Adat, sebagai wujud peran mahasiswa dalam mengawal konstitusi dan keutuhan alam Indonesia. PMKRI menyerukan kepada seluruh mahasiswa lintas agama, organisasi, dan daerah untuk bersatu menyuarakan: “Tutup TPL, Pulihkan Hutan, Bebaskan Masyarakat Adat.”
Pengurus Pusat PMKRI juga memandang jika pemerintah pusat tidak segera bertindak dan bersikap, maka konflik horizontal akan terus berkelanjutan secara berkepanjangan antara masyarakat dengan pihak PT TPL atapun sesama masyarakat itu sendiri. Sudah cukup banyak suara dan gerakan yang muncul dari kelompok masyarakat, namun Pemerintah terkesan abai dan tidak peduli. Komnas HAM dan Ombudsman harus betul-betul serius dan responsif terhadap persoalan ini.
"Pemerintah Pusat, Penegak hukum dan lembaga independen negara tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap Gerakan dan Suara yang terus mengalir dari masyarakat. Sudah cukup banyak kelompok masyarakat yang bersuara seperti KSPPM dan AMAN Tano Batak hingga kelompok keagamaan seperti KPKC Kapusin Medan dan HKBP meminta PT TPL segera ditutup. Ini masalah serius dan krusial. Atas kesadaran moral dan panggilan awam, Kami sebagai Anak Gereja dan Bangsa, siap mendukung dan membersamai gerakan dan suara yang sudah terlebih dahulu dan selalu menggema dari masyarakat kawasan danau toba. Kami sadar betul akan keresahan dan kemarahan dari saudara dan orang tua kami disana. Untuk itu kami akan kawal persoalan ini secara serius. Kami tegaskan kepada pemerintah jangan sampai abai dan turut memelihara konflik di Tanah Batak, Dikawasan Danau Toba Sumatera Utara. Jangan biarkan masyarakat hidup tidak tenang diatas tanahnya sendiri." Tegas Joel Mahendra Tampubolon selaku Pengurus Pusat PMKRI.