• Kamis, 19 November 2026

Kenapa Prabowo Begitu Takut dengan Pers, dan Apa Dampaknya bagi Demokrasi Kita

Photo Author
Ir, EnergiJuangNews.com
- Senin, 29 September 2025 | 10:07 WIB


Oleh: Iranto





(Aktivis, Social Media Specialist)





Energi Juang News, Jakarta-Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Ia berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan penyalur aspirasi publik. Namun, dalam praktik, kebebasan pers di Indonesia masih kerap menghadapi tantangan serius. Kasus terbaru yang menimpa wartawan CNN Indonesia menjadi cermin nyata bagaimana kekuasaan bisa menunjukkan ketidaksabaran terhadap kritik.





Beberapa waktu lalu, jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, mengalami pencabutan kartu liputan Istana setelah mengajukan pertanyaan kritis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo. Menurut pernyataan resmi, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langkah pencabutan ID wartawan tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahkan mengonfirmasi keputusan itu sembari menyebutkan akan mencari “jalan terbaik” dengan CNN Indonesia. Fakta ini menimbulkan pertanyaan: apakah pemerintah sekadar menjaga protokol, atau justru takut pada pertanyaan kritis pers?





Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pers bebas adalah syarat mutlak demokrasi. Bahkan, ia mengakui kritik media sering terasa “pedas” namun perlu diapresiasi. Akan tetapi, praktik pencabutan akreditasi terhadap wartawan justru menghadirkan ironi. Direktur LBH Pers menilai tindakan seperti ini melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Ada jurang antara retorika penghormatan terhadap pers dan praktik pembatasan di lapangan.





Ketakutan terhadap pertanyaan kritis pada akhirnya memperlihatkan wajah kekuasaan yang belum sepenuhnya percaya pada keterbukaan. Bukannya menanggapi pertanyaan dengan argumentasi substantif, kekuasaan memilih langkah administratif yang justru menimbulkan kesan pembungkaman.





Kasus CNN ini seharusnya menjadi peringatan bagi DPR ketika membahas RKUHP. Pasal-pasal yang mengatur penghinaan pejabat, penyiaran berita “tidak pasti”, atau pencemaran nama baik, berpotensi menjadi legitimasi hukum bagi tindakan serupa di masa depan. Jika kritik yang sah saja bisa berujung pencabutan ID wartawan, bagaimana jika ditambah ancaman pidana?


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Ir

Tags

Terkini

Prabowo Tiba di Shenzhen, China Hadiri KTT APEC

Rabu, 18 November 2026 | 18:31 WIB

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB
X