Di sinilah pentingnya menegaskan bahwa UU Pers harus menjadi lex specialis. Setiap sengketa terkait karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan jalur pidana umum. Selain itu, pasal-pasal yang berpotensi menjerat pers perlu dibatasi sebagai delik aduan, hanya dapat diproses bila ada pengaduan dari pihak yang benar-benar dirugikan.
Kebebasan pers bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan penyangga demokrasi. Tindakan represif, baik melalui sanksi administratif maupun pasal pidana, hanya akan melahirkan demokrasi yang rapuh. Justru dengan membuka ruang kritik, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.
Maka, pertanyaan mendasar patut diajukan: mengapa kekuasaan terlihat begitu takut dengan pers? Barangkali jawabannya sederhanakarena pers memiliki kemampuan untuk mengungkap hal-hal yang berusaha ditutupi. Namun, dalam negara demokratis, justru keberanian menghadapi kritiklah yang akan mencatatkan warisan baik bagi seorang pemimpin.