Energi Juang News, Jakarta- Situasi keamanan global kembali memanas setelah konflik di Timur Tengah meningkat. Di tengah kondisi tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menetapkan status siaga I bagi seluruh satuan militer di Indonesia. Namun, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai kemungkinan pembatasan aktivitas sipil.
Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) memastikan status tersebut tidak berpengaruh pada kehidupan masyarakat umum.
Siaga I Hanya Berlaku di Internal TNI
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menegaskan bahwa penetapan siaga di lingkungan militer merupakan instruksi komando yang hanya berlaku bagi prajurit TNI.
“Status siaga, baik itu siaga 3, siaga 2, maupun siaga 1, pada dasarnya adalah murni instruksi komando ke dalam (internal) di tubuh TNI,” kata Khairul pada Ahad, 8 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan pembatasan aktivitas. Status ini tidak mengatur kehidupan sipil di luar institusi militer.
Berbeda dengan Status Keadaan Bahaya Nasional
Khairul menjelaskan bahwa status siaga di TNI tidak sama dengan kondisi darurat nasional seperti darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang. Status keadaan bahaya merupakan keputusan politik yang harus diumumkan langsung oleh presiden.
Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959.