Berbeda dengan status darurat nasional, siaga I hanya mengatur kesiapsiagaan militer dan tidak membatasi hak-hak sipil masyarakat.
“Roda kehidupan, aktivitas ekonomi, dan hak-hak masyarakat sipil berjalan normal tanpa ada jam malam atau pembatasan apa pun,” kata Khairul.
Prajurit Diminta Siap Tempur dan Siaga Penuh
Dalam praktiknya, instruksi siaga I membuat seluruh prajurit meningkatkan kewaspadaan hingga level tertinggi. Beberapa langkah langsung diterapkan di lingkungan TNI.
Seluruh hak cuti prajurit ditangguhkan sementara. Personel juga diminta tetap berada di satuan masing-masing untuk menjaga kesiapan.
Selain itu, alat utama sistem persenjataan (alutsista) dipersiapkan dalam kondisi operasional maksimal. Langkah ini memastikan militer mampu merespons situasi darurat dengan cepat.
Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah
Khairul menilai keputusan Panglima TNI tersebut berkaitan dengan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kondisi global yang tidak stabil membuat militer perlu menyiapkan berbagai skenario.
Menurut dia, fokus kesiapsiagaan lebih diarahkan pada operasi militer selain perang. Salah satu kemungkinan adalah evakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik.
“Dalam kacamata militer, dinamika eskalasi di Timur Tengah saat ini menuntut TNI sebagai alat pertahanan negara untuk mengaktifkan early warning system dan menyiapkan rencana kontingensi,” kata dia.