daerah

PMKRI Desak Komnas HAM dan Ombudsman Investigasi PT Toba Pulp Lestari

ET
Jumat, 15 Agustus 2025 | 20:42 WIB




Kristina Elia Purba yang juga sebagai Aktivis Perempuan PP PMKRI yang berasal dari tanah Batak, menyerukan untuk Segera Hentikan Kejahatan Ekologis PT. TPL di Kawasan Danau Toba.





"Sebagai perempuan Batak yang lahir dan dibesarkan dari rahim tanah Toba, kami menyuarakan penolakan keras terhadap praktik eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba." Ucapnya Kristina.





Kristina Elia Purba juga mengatakan TPL telah beroperasi selama puluhan tahun dan terus menjadi sumber konflik, penghilangan ruang hidup masyarakat adat, serta kerusakan ekologis yang masif. Kawasan Danau Toba saat ini sedang dalam keadaan sangat memprihatinkan.





Danau Toba bukan hanya kawasan wisata. Ia adalah *parmitonan* (warisan leluhur), sumber kehidupan, dan ruang spiritual bagi masyarakat Batak. Ketika hutan gundul, sungai tercemar, dan tanah adat dirampas, maka yang terluka bukan hanya bumi, tetapi jati diri dan martabat kami sebagai orang Batak.





"Jika negara ingin menjadikan Danau Toba sebagai destinasi Internasional, maka bebaskanlah Tanah Toba dari Perusahaan Perusak Lingkungan!" Seru Kristina Elia Purba





Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus pusat PMKRI , Raymundus Yoseph Megu turut menyampaikan; Operasi TPL tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat adat, tetapi juga berdiri di atas fondasi hukum yang cacat. Konsesi HTI TPL menyentuh wilayah-wilayah hutan yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP), dan bahkan Areal Penggunaan Lain (APL). Setidaknya 28% dari konsesi TPL atau sekitar 52.668 hektar tergolong ilegal secara hukum karena berada di luar kawasan yang seharusnya diizinkan untuk konsesi industri.





"Penunjukan kawasan hutan oleh negara di Sumatera Utara hingga hari ini belum melalui tahap penetapan sesuai amanat Undang-Undang Kehutanan. Artinya, klaim sepihak negara atas hutan sebagai “milik negara” tanpa partisipasi masyarakat adat adalah bentuk maladministrasi kehutanan, manipulasi prosedural, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Keberadaan dan operasi TPL bukan hanya praktik bisnis, melainkan bentuk kolonialisme agraria yang difasilitasi negara di mana aparat dan hukum berpihak pada modal, bukan pada rakyat." Ujar Raymundus


Halaman:

Tags

Terkini

Aksi Koboi Dua Remaja Lukai Bayi Berujung Diamankan

Rabu, 18 November 2026 | 13:45 WIB

Syahganda dan Deja vu 6 Tahun Lalu di Mabes Polri

Selasa, 17 November 2026 | 17:57 WIB

Tak Terima Dipecat, Ahrie Sonta Ajukan Banding

Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB