Energi Juang News, Jakarta-Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak sistem kemitraan yang digunakan pada transportasi online, baik ojek, taksi, dan kurir online untuk dihapuskan. Sistem ini dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).
Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan skema kemitraan antara pengemudi dan aplikator transportasi online telah dikritisi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu sistem kemitraan disebut tak bisa lagi dilanjutkan implementasinya.
"Karena adanya potongan platform 20%-30% yang tidak adil, upah yang tidak layak, tidak adanya jaminan sosial, menghindari kewajiban platform sebagai pemberi kerja kepada para pengemudi. Atas dasar itu Kementerian HAM menyatakan bahwa hubungan kemitraan tersebut tidak bisa dilanjutkan," papar Lily dalam keterangannya
Harus dibongkar akar masalah yang bersumber pada hubungan kemitraan yang tidak memanusiakan para pengemudi ojol, taksol dan kurir," tegasnya.
Kementerian HAM sendiri sebelumnya sudah menyatakan model kemitraan antara pengemudi ojol dan penyedia aplikasi yang berlangsung hingga saat ini masih bersifat tidak setara alias imbalance power. Kementerian HAM mendorong adanya perubahan dalam model kerja berbentuk kemitraan yang diterapkan saat ini agar tidak melanggar hak asasi para pengemudi.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Munafrizal Manan menilai model kemitraan transportasi memberikan posisi tawar pihak penyedia aplikasi lebih tinggi dan dominan daripada pengemudi. Para pengemudi ojol seperti dikondisikan untuk menerima skema apa pun yang dibuat secara sepihak oleh penyedia aplikasi.
"Adanya sifat imbalance power antara keduanya menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak murni berbentuk kemitraan, tetapi justru berbentuk subordinasi, di mana penyedia aplikasi dalam posisi superior, sedangkan pengemudi ojol dalam posisi inferior," tutur Munafrizal.