• Kamis, 19 November 2026

Dinilai Langgar HAM, Sistem Kemitraan Ojol Diminta Dihapus

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 28 Juli 2025 | 09:00 WIB



Pihaknya melihat status kemitraan dan pekerjaan pengemudi ojol dijadikan dalih untuk menghindari kewajiban terhadap hak-hak dasar pengemudi transportasi online.





Seharusnya, istilah mitra tidak boleh dijadikan sebagai perisai menghindari kewajiban hukum. Pihaknya mendapati adanya kecenderungan perusahaan aplikator memanfaatkan istilah tersebut untuk menghindari kewajiban sebagai pemberi kerja.





"Model kemitraan seperti versi sekarang tidak boleh diteruskan atau dipertahankan. Apabila masih diteruskan atau dipertahankan, maka itu menjadi wujud itikad buruk perusahaan aplikator untuk sengaja melanggar HAM terhadap para pengemudi ojol," tegas Munafrizal.





Di sisi lain, Munafrizal juga menilai regulasi transportasi online yang ada saat ini seperti memberi celah hukum bagi perusahaan aplikator untuk menempatkan entitasnya dalam posisi yang lebih dominan dan superior.





Maka dari itu, pihaknya merekomendasikan agar kementerian dan lembaga terkait bisa memperjelas status perusahaan aplikator sebagai penyelenggara transportasi online yang tunduk pada hukum transportasi umum atau hanya sebagai penyelenggara aplikasi digital yang tunduk pada hukum teknologi digital.





Pihaknya juga merekomendasikan untuk membuat sebuah regulasi yang lebih kuat dan komprehensif guna mengatur tata kelola transportasi online yang lebih adil dan humanis. Sarannya adalah menerbitkan regulasi yang mengatur pengakuan dan perlindungan pengemudi.





Regulasi lainnya yang dipandang Munafrizal perlu untuk diterbitkan, yaitu pembedaan klasifikasi pengemudi ojol penuh waktu yang berstatus sebagai pekerja dan pengemudi ojol paruh waktu yang berstatus sebagai mitra dengan hak dan kewajiban yang berbeda.





Pandangan dan rekomendasi kebijakan dari Kementerian HAM merupakan kesimpulan dari tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas permasalahan pengemudi transportasi online yang diterima pada 22 Mei 2025. Kala itu Kementerian HAM menerima audiensi para pengemudi ojol yang tergabung dalam Koalisi Ojek Nasional.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

PHK Makan Korban 72 Orang, Jabar Tertinggi

Minggu, 8 November 2026 | 11:01 WIB

Hari Ini, Nilai Tukar Dolar Menguat terhadap Rupiah

Jumat, 6 November 2026 | 09:34 WIB

Bursa Indonesia Berada di Secondary Emerging Market

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16:03 WIB

PM Singapura Respons Pemangkasan Ekspor Gas Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 08:19 WIB

Sufmi Dasco Respons Ancaman MSCI

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:18 WIB

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:01 WIB

Respons MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17:43 WIB
X