• Kamis, 19 November 2026

Halal Bihalal: Warisan Sukarno dan Ulama NU Yang Terancam Polarisasi

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 7 April 2025 | 17:00 WIB


Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Energi Juang News, Jakarta- Tradisi halal bihalal pasca-Lebaran telah menjadi ikon budaya Indonesia yang mencerminkan semangat rekonsiliasi, silaturahmi, dan toleransi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, budaya ini mulai dipertanyakan.





Dianggap sekadar seremoni yang kehilangan makna, halal bihalal menghadapi polemik seiring dengan perubahan sosial, munculnya eksklusivitas, bahkan pergeseran nilai kekeluargaan menjadi formalitas belaka.





Padahal, sejarah mencatat bahwa halal bihalal lahir dari semangat kebangsaan yang luhur. Pada 1948, saat Indonesia mengalami konflik politik dan ketegangan antar elite nasional, Presiden Soekarno meminta nasihat KH Wahab Hasbullah, seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama.





KH Wahab merespons dengan mengusulkan istilah “halal bihalal” sebagai cara mempertemukan tokoh-tokoh politik dalam suasana Idulfitri—momen sakral yang mengajak setiap individu untuk saling memaafkan dan menurunkan ego pribadi demi kepentingan bersama. Bung Karno pun mendukung penuh gagasan ini dan menjadikannya tradisi kenegaraan yang terus berkembang di kalangan masyarakat luas.





Halal bihalal bukan sekadar warisan budaya, tetapi produk dari kecerdasan sosial dan spiritual tokoh-tokoh bangsa. KH Wahid Hasyim, KH Hasyim Asy’ari, dan tokoh-tokoh Islam lainnya juga mendorong tradisi ini sebagai praktik kebajikan sosial.





Mereka memahami bahwa Indonesia yang plural memerlukan ruang-ruang sosial yang menyatukan, bukan memecah belah. Namun kini, dalam atmosfer politik yang kian polarisatif, tradisi ini malah sering dimanfaatkan sebagai panggung pencitraan dan bukan lagi ruang rekonsiliasi.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X