Oleh: Dwika Febrianti
(Staf Anggota DPR-RI)
Setiap tanggal 2 Mei, negeri ini seolah berhenti sejenak. Baliho-baliho bertuliskan “Selamat Hari Pendidikan Nasional” terpajang di berbagai sudut kota. Sekolah-sekolah menggelar upacara, dan potret Ki Hajar Dewantara kembali menghiasi ruang-ruang publik. Dalam beberapa jam, bangsa ini mengenang sosok yang pernah berkata, “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.”
Namun, di balik gegap gempita seremoni itu, saya sering bertanya dalam hati: apakah kita benar-benar mendengar suara pendidikan? Ataukah peringatan ini hanya menjadi rutinitas tahunan yang berlalu tanpa makna?
Mungkin kita masih ingat dengan kisah seorang siswa di pelosok Nusa Tenggara, yang harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer melewati bukit dan sungai demi mencapai sekolah yang bangunannya nyaris roboh. Di sisi lain negeri, di jantung ibu kota, anak-anak lain duduk di ruang kelas ber-AC, berselancar di internet dengan tablet canggih. Kedua kisah ini nyata—dan keduanya tumbuh di bawah langit yang sama, di negeri yang sama, yang katanya menjunjung tinggi “pendidikan untuk semua.”
Kesenjangan itu bukan sekadar statistik. Ia adalah wajah dari kegagalan kita untuk menghadirkan keadilan dalam pendidikan. Di era yang katanya digital dan terhubung, masih banyak anak yang tak pernah bersentuhan dengan teknologi, tak mengenal makna “literasi digital,” bahkan belum bisa membaca dengan lancar meski sudah duduk di bangku kelas lima.
Dan di tengah kondisi itu, kita kerap lupa pada sosok yang paling menentukan masa depan bangsa: guru.