• Sabtu, 21 November 2026

Menolak Kriminalisasi Kearifan Lokal: Jangan Jadikan Masyarakat Adat Kambing Hitam Karhutla

Photo Author
Hiski Darmayana, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 21 November 2026 | 00:10 WIB

Setiap musim kemarau tiba, langit di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan kerap berubah pekat oleh kabut asap. Di tengah kepanikan ekologis dan tekanan publik, pencarian pihak yang bertanggung jawab sering kali jatuh pada jalan pintas yang keliru: menuding masyarakat adat dan peladang tradisional sebagai biang kerok kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Narasi penyederhanaan ini tidak hanya mengabaikan akar persoalan struktural dalam tata kelola kehutanan dan perkebunan, tetapi juga melanggengkan ketidakadilan hukum terhadap komunitas yang selama berabad-abad menjaga kelestarian alam. Bagi masyarakat adat, membuka ladang dengan pembakaran terkendali bukanlah tindakan destruktif yang dilakukan secara serampangan demi memangkas biaya operasional. Praktik tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem nilai, pengetahuan ekologis tradisional,  serta ritual budaya yang diwariskan lintas generasi.

Dalam kajian antropologi ekologi yang dipopulerkan oleh Julian Steward maupun studi tentang tata kelola sumber daya bersama (common-pool resources) oleh Elinor Ostrom, komunitas lokal terbukti mampu merumuskan aturan main yang ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya. Masyarakat adat memiliki pranata sosial, perhitungan arah angin, pembuatan sekat bakar alami, hingga sanksi adat yang memastikan api tidak menjalar melampaui batas ladang.

Menyamakan perladangan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran lahan skala masif oleh korporasi adalah bentuk sesat pikir hukum. Korporasi membakar ratusan hingga ribuan hektare lahan—sering kali di kawasan gambut yang rentan—secara ugal-ugalan demi efisiensi modal dan ekspansi komersial monokultur. Sebaliknya, masyarakat adat membuka lahan dalam skala kecil semata-mata untuk pemenuhan pangan subsisten dan menjaga siklus kesuburan tanah secara alami.

Dalam kerangka green criminology (kriminologi hijau) yang dikembangkan oleh Michael J. Lynch, kejahatan lingkungan hidup sejatinya berakar pada akumulasi kapital yang merusak daya dukung alam secara sistemik, bukan pada praktik subsisten masyarakat adat yang hidup selaras dengan ritme ekologisnya.
Sayangnya, ketimpangan relasi kuasa sering membuat penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Peladang kecil kerap menjadi sasaran empuk penangkapan dan kriminalisasi, sementara korporasi besar berlindung di balik rumitnya pembuktian hukum dan celah regulasi.

Kondisi inilah yang membuat pengujian materiil terhadap ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat krusial dan layak didukung penuh. Permohonan uji materi dengan Nomor Perkara 420/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang—yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)—menyentuh jantung perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Dalam kerangka pluralisme hukum (legal pluralism) sebagaimana dikemukakan Sally Engle Merry, hukum negara tidak boleh menegasikan hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat adat, terlebih ketika Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Ketentuan pengecualian pembukaan lahan dengan membakar berbasis kearifan lokal seharusnya tidak direduksi atau dipersulit syarat administratifnya hingga mustahil dijalankan oleh peladang tradisional. Pembatasan yang tidak peka terhadap realitas sosiologis masyarakat adat justru membuka ruang kriminalisasi dan mencabut hak mereka atas kedaulatan pangan serta identitas budaya. Negara semestinya hadir memberikan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat adat, bukan menempatkan mereka sebagai tersangka atas bencana asap yang dipicu oleh kerakusan industri ekstraktif.

Sudah saatnya paradigma penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia berbenah. Aparat penegak hukum harus memfokuskan energi dan instrumen pidananya untuk menjerat korporasi yang membakar lahan secara masif dan merusak ekosistem demi keuntungan komersial. Melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi ini, kita berharap lahir tafsir konstitusional yang adil: melindungi kearifan lokal masyarakat adat dari jerat kriminalisasi, sekaligus memastikan keadilan ekologis ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap perusak lingkungan yang sesungguhnya.


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hiski Darmayana

Tags

Terkini

Meredupnya Bintang Indonesia di Mata Kapital Global

Jumat, 20 November 2026 | 08:34 WIB
X