Distribusi Bocor dan Monopoli Agen
Hasil penelusuran kami di lapangan menemukan pola distribusi yang timpang. Beberapa SPBU dan pangkalan elpiji besar diduga memainkan stok dan waktu distribusi. Di Kota Bima dan Sumbawa Besar, truk pengangkut gas subsidi sering terlihat berhenti di gudang pihak ketiga sebelum sampai ke pangkalan resmi — sebuah indikasi adanya pengalihan distribusi ke jalur ilegal.
Dari data Dinas ESDM NTB (2023), NTB memiliki lebih dari 600 pangkalan elpiji 3 kg, tapi hanya 60 persen yang aktif secara operasional. Sebagian besar dikendalikan oleh kelompok atau jaringan tertentu, menciptakan praktek kuasi-monopoli. Hal serupa terjadi di NTT, terutama di daerah seperti Alor, Rote, dan Manggarai Timur, di mana distribusi BBM dan gas hanya dikuasai oleh segelintir agen besar.
Tanggapan Pertamina dan Celah Regulasi
Saat dikonfirmasi melalui rilis resmi, pihak Pertamina NUSRA menyebut penyebab utama kelangkaan adalah “kendala distribusi akibat cuaca buruk” serta “penyesuaian kuota oleh pusat”. Namun, tidak ada data rinci yang diberikan terkait kuota pasti per kabupaten/kota, maupun siapa saja agen distribusinya.
Dalam dokumen internal pemerintah daerah (tidak dipublikasikan secara luas), diketahui bahwa kuota gas 3 kg untuk Bima pada 2024 dipotong sebesar 15% tanpa mekanisme konsultasi dengan pemerintah daerah. Regulasi yang longgar, seperti minimnya sanksi pada agen dan pangkalan nakal, juga memperparah persoalan.
Suara Warga: Energi Masih Mewah
Di tengah semua ini, masyarakat tetap menjadi korban. Bagi warga miskin di pinggiran Sumbawa, Rote, atau Sumba, energi bersubsidi bukanlah hak, tapi barang langka. “Kami orang miskin, tapi kami harus bayar lebih mahal dari orang kota,” kata Yosep, petani dari Ruteng.