Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Keputusan pemerintah untuk menghentikan impor BBM dari Singapura seharusnya dipandang sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Ini adalah arah kebijakan yang sejatinya sejalan dengan cita-cita Bung Karno tentang berdikari—berdiri di atas kaki sendiri—yang menekankan pentingnya bangsa Indonesia membangun kekuatan ekonominya sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara lain.
Selama bertahun-tahun, Singapura menjadi salah satu sumber impor BBM utama bagi Indonesia, meski faktanya negara itu bukanlah produsen minyak mentah. Hal ini tentu tidak masuk akal secara logika ekonomi. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, bahkan menyoroti kejanggalan ini, mengungkap bahwa harga BBM dari Singapura setara dengan harga dari negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi.
Berdikari Energi dan Kritik Ketergantungan Impor BBM
Ironisnya, BBM dari Singapura dikirim dengan kapal kecil, yang justru menambah ketidakefisienan dalam logistik. Maka, keputusan menghentikan impor dari Singapura layak didukung karena mendorong efisiensi, menghemat devisa, serta membuka ruang untuk memperkuat industri pengolahan dalam negeri.
Namun sayangnya, langkah ini justru diikuti dengan rencana mengalihkan impor BBM ke Amerika Serikat. Ini jelas merupakan ironi. Mengganti ketergantungan dari Singapura ke Amerika bukanlah wujud dari berdikari, melainkan hanya memindahkan titik ketergantungan. Impor dari Amerika membutuhkan waktu pengiriman hingga 40 hari. Secara logistik dan efisiensi energi, ini sangat memberatkan dan rentan terhadap risiko keterlambatan pasokan. Belum lagi soal ketergantungan spesifikasi minyak mentah tertentu, yang membuat kita semakin tidak fleksibel dalam menentukan strategi energi nasional kita sendiri.
Baca juga : Permintaan ExxonMobil Melanggar Trisakti dan Konstitusi
Dalam konteks geopolitik global, bergantung pada pasokan BBM dari Amerika juga mengundang potensi risiko baru. Bisa saja keputusan tersebut dikendalikan oleh kepentingan perdagangan dan diplomasi luar negeri, bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan energi nasional. Hal ini menciptakan ruang baru bagi permainan mafia migas yang sejak lama menjadi benalu dalam industri energi Indonesia.