• Kamis, 19 November 2026

Parepare Jadi Kota Intoleran, Bukti Pancasila Dirusak Kaum Sektarian

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 29 Mei 2025 | 15:00 WIB



Penolakan terhadap sekolah Kristen di Parepare seharusnya menjadi cermin bagi semua daerah di Indonesia. Jangan sampai daerah-daerah lain turut terseret dalam arus intoleransi yang membahayakan fondasi keberagaman bangsa. Toleransi bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang harus diwujudkan dalam kebijakan, pelayanan publik, dan relasi sosial.





Bahaya Intoleransi Sektarian dan Seruan Mengembalikan Jati Diri Kebangsaan





Sudah waktunya seluruh komponen bangsa, dari pusat hingga daerah, berdiri tegas melawan setiap bentuk intoleransi. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang gagal menjamin kebebasan beragama. Lembaga legislatif dan yudikatif harus menjadi garda terdepan dalam melindungi konstitusi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh kepentingan sektarian.





Indonesia dibangun bukan untuk satu agama, satu etnis, atau satu budaya—melainkan untuk semua. Jika intoleransi terus dibiarkan, maka kita bukan hanya kehilangan keadilan, tapi juga kehilangan jati diri sebagai bangsa yang majemuk dan beradab.





menyatakan bahwa negara modern yang adil adalah negara yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak kelompok yang berbeda secara budaya, agama, dan etnis. Ketika suatu pemerintahan daerah menutup ruang bagi keberagaman, ia sejatinya telah gagal menjalankan mandat kenegaraannya.





Yang lebih memprihatinkan, intoleransi ini tak hanya muncul dari masyarakat, tapi justru dilegitimasi oleh lembaga legislatif daerah. Ini menunjukkan adanya kemunduran dalam pemahaman aparatur negara terhadap nilai-nilai kebangsaan. Keberpihakan pada mayoritas dengan mengabaikan hak-hak kelompok minoritas adalah pengkhianatan terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.





Penolakan terhadap sekolah Kristen di Parepare seharusnya menjadi cermin bagi semua daerah di Indonesia. Jangan sampai daerah-daerah lain turut terseret dalam arus intoleransi yang membahayakan fondasi keberagaman bangsa. Toleransi bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang harus diwujudkan dalam kebijakan, pelayanan publik, dan relasi sosial.





Sudah waktunya seluruh komponen bangsa, dari pusat hingga daerah, berdiri tegas melawan setiap bentuk intoleransi. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang gagal menjamin kebebasan beragama. Lembaga legislatif dan yudikatif harus menjadi garda terdepan dalam melindungi konstitusi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh kepentingan sektarian.





Indonesia dibangun bukan untuk satu agama, satu etnis, atau satu budaya—melainkan untuk semua. Jika intoleransi terus dibiarkan, maka kita bukan hanya kehilangan keadilan, tapi juga kehilangan jati diri sebagai bangsa yang majemuk dan beradab.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X