Di Purwakarta, ia menerapkan pendidikan kebudayaan Sunda untuk menanamkan toleransi sejak dini, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi ekspresi budaya serta kepercayaan lokal yang selama ini termarginalkan.
Kini ketika Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat, publik punya hak untuk bertanya: apakah ia masih memiliki nyali yang sama untuk menantang gelombang intoleransi yang lebih besar? Ataukah ia akan tunduk pada arus konservatisme politik demi pragmatisme kekuasaan?
Jawabannya akan menjadi penentu masa depan toleransi di Jabar. Sebab tantangan sesungguhnya bukan hanya menciptakan narasi keberagaman, tetapi membongkar praktik diskriminatif yang telah lama berakar dalam birokrasi, kebijakan, bahkan ruang publik.
Jika Dedi Mulyadi benar-benar ingin mengulang keberhasilannya di Purwakarta, maka ia harus mulai menyusun peta jalan toleransi Jabar dari sekarang. Tak cukup dengan simbol dan retorika—diperlukan komitmen politik, kebijakan konkret, dan keberanian moral untuk melindungi setiap warga tanpa memandang keyakinannya.
Jabar butuh lebih dari sekadar pemimpin populer. Ia butuh pemimpin yang berani berdiri di garis depan ketika toleransi diserang. Apakah Dedi Mulyadi siap mengambil peran itu lagi? Sejarah pernah mencatat keberaniannya. Kini publik menunggu, apakah sejarah itu bisa terulang untuk menjawab PR besar Jawa Barat hari ini.
Redaksi Energi Juang News