GoTo, sebagai perusahaan dengan basis data ekonomi digital terbesar di Indonesia, bagaimanapun telah menjadi simbol ekonomi digital nasional.
Jika merger ini terjadi, dominasi asing melalui Grab dalam sektor digital nasional akan kuat. Walhasil, para pelaku startup lokal akan sulit 'bertempur' melawan korporasi digital asing.
Maka merger ini dapat dianggap sebagai manifestasi neo-kolonialisme digital, ketika perusahaan asing menguasai sektor digital Indonesia.
Karena itu, rencana investasi Danantara di GoTo ini sejatinya bisa menjadi penghambat dari terwujudnya neo-kolonialisme digital tersebut.
Dalam konteks ini, Danantara bisa berperan sebagai penjaga kedaulatan digital Indonesia.
Namun, investasi Danantara ini bisa berfungsi sebagaimana ekspektasi tersebut, bila lembaga yang merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi di BUMN itu memiliki saham dalam persentase signifikan ketika merger itu terwujud.
Kepemilikan saham yang signifikan, bisa membuahkan kontrol atas aset digital strategis milik GoTo. Dengan begitu, Grab tak akan menguasai secara mutlak basis data dan struktur pasar digital negeri ini.
Jadi, investasi Danantara sebagai representasi prinsip Berdikari dalam ekonomi sebagaimana termaktub dalam konsep Trisakti Bung Karno, harus dilaksanakan Pemerintah bila merger GoTo-Grab terlaksana.