• Kamis, 19 November 2026

Polemik Ijazah Jokowi, Urgensi atau Pengalihan Isu?

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Senin, 16 Juni 2025 | 15:00 WIB



Pertama, data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka yang berbeda dari data Bank Dunia. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, akurasi data, dan integritas dalam pelaporan kondisi sosial ekonomi bangsa. Isu ini seharusnya menjadi prioritas diskusi publik.





Baca juga : Ketika Dunia Ngebut, Kita Masih Rapat Keluarga





Kedua, sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara sedang memanas. Jusuf Kalla dan berbagai tokoh nasional mengingatkan pentingnya mematuhi Perjanjian Helsinki yang menjadi fondasi perdamaian Aceh. Pemerintah pusat bahkan dianggap menabrak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 terkait batas wilayah, sebuah isu yang potensial memicu ketegangan daerah jika tidak diselesaikan dengan bijak.





Ketiga, masalah pengelolaan tambang nikel di Papua yang semakin hari semakin disorot. Eksploitasi sumber daya yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, hak-hak masyarakat adat yang terabaikan, dan potensi konflik horizontal menjadi bom waktu yang jauh lebih penting untuk disorot daripada lembaran ijazah yang belum tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.





Jadi, jika isu ijazah ini digoreng berulang kali tanpa penyelesaian konkret, sangat mungkin ada upaya pengalihan isu agar publik terjebak pada polemik yang bersifat simbolik, bukan pada substansi masalah bangsa.





Budaya Politik yang Salah Fokus





Isu ijazah Jokowi juga membuka cermin tentang bagaimana budaya politik di Indonesia masih terjebak pada simbol, bukan esensi. Kita terlalu sibuk membahas ijazah seseorang, tetapi sering abai mengkritisi bagaimana kebijakan yang dibuat berdampak pada rakyat. Kita ribut pada administrasi, namun tidak fokus pada hasil kerja yang dapat dinilai secara objektif.





Padahal, rekam jejak Jokowi selama dua periode sudah bisa dinilai publik secara langsung. Infrastruktur masif, perluasan jangkauan BPJS, pembangunan IKN yang kontroversial, hingga kebijakan hilirisasi nikel adalah hasil nyata yang bisa dievaluasi. Bagus atau tidaknya, bermanfaat atau merugikan, itu yang seharusnya menjadi bahan debat publik, bukan sekadar keabsahan ijazah yang dari sisi hukum pun sudah berkali-kali dibuktikan keabsahannya.





Sebagai masyarakat yang kritis, kita harus bijak dalam memilih prioritas isu. Bukan berarti mempertanyakan ijazah seorang pemimpin itu tidak penting, tetapi membesarkan isu tersebut di tengah berbagai krisis sosial, ekonomi, dan hukum yang sedang terjadi, terasa seperti kehilangan arah.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X