Maka, persetujuan pemerintah atau negara terhadap penguasaan e-commerce lokal oleh platform asing ini sejatinya patut disesalkan. Negara seharusnya memiliki sensitivitas akan adanya ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional melalui neo-kolonialisme 4.0.
Kini diperlukan ketegasan dari negara untuk menjamin berbagai syarat yang disertakan KPPU bisa ditegakkan. Jika tidak, kita akan menjadi bangsa ‘kuli’ dan ‘kuli’ di antara bangsa-bangsa dalam dunia ekonomi digital.
Redaksi Energi Juang News