Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Aksi pelarangan beribadah terhadap umat minoritas terjadi lagi di negeri ini. Pada Jumat 27 Juni 2025, terjadi pelarangan terhadap kegiatan retret umat Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.
Pelarangan yang bahkan disertai dengan perusakan properti itu dilakukan oleh sekelompok warga intoleran.
Aksi pelarangan ibadah itu dilakukan kaum intoleran tersebut, dengan alasan bahwa kegiatan itu dilakukan tanpa izin, dan juga bukan digelar di tempat yang berfungsi sebagai sarana peribadatan.
Terjadinya kembali aksi persekusi kaum intoleran terhadap kelompok masyarakat minoritas itu, membuat kita kembali merenung: apa sejatinya yang menjadi panduan kaum intoleran?
Apabila mereka memang warga negara Indonesia, mereka seharusnya tunduk pada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negeri ini. Pada pasal 28 huruf E dan I, serta Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 jelas ditegaskan bahwa kebebasan beribadah setiap warga dijamin oleh negara.
Negara saja menjamin, lantas mengapa kaum intoleran yang bukan bagian dari otoritas negara itu justru merusak jaminan tersebut?