• Kamis, 19 November 2026

Hari Bhayangkara ke-79: Menyoal Integritas Polisi Indonesia

Photo Author
ET, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 1 Juli 2025 | 15:30 WIB


Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)





Energi Juang News, Jakarta– Hari ini, 1 Juli 2025, Kepolisian Republik Indonesia memperingati Hari Bhayangkara ke-79. Sebuah momen yang semestinya tidak hanya dijadikan ajang seremonial dan ucapan selamat di media sosial, tapi juga menjadi ruang refleksi serius: sudah sejauh mana Polri berbenah?





Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bukanlah soal opini semata, tapi realitas yang terasa di jalanan, kantor polisi, hingga linimasa media sosial. Sebuah lagu dari band lokal Sentani berjudul “Bayar Bayar Bayar” viral beberapa waktu lalu. Lagu itu dengan lantang menyuarakan kegelisahan rakyat tentang pengalaman buruk mereka saat berurusan dengan polisi: setiap laporan harus bayar, setiap tilang bisa “diatur”, dan bahkan pelecehan verbal seperti “halo dek, cantik” masih kerap terdengar dari mulut aparat berseragam. Pertanyaannya: mengapa ini masih terjadi?





Kritik seperti ini sering kali tidak ditanggapi dengan introspeksi, tapi dengan sikap defensif. Polisi sering mengklaim sudah “berbenah” melalui digitalisasi layanan, penerapan e-tilang, atau tagline “Presisi”. Tapi bagi rakyat kecil, yang mereka temui bukan sistem digital, melainkan sikap aparat di lapangan. Sebaik apa pun sistem yang dibangun, jika sumber dayanya masih korup, arogan, dan haus kuasa, maka perubahan hanya sebatas kemasan.





Masalah mendasar Polri tidak berhenti pada pelayanan atau sikap individu aparat, tetapi berakar dari proses rekrutmen yang sarat transaksi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi anggota polisi, seseorang harus menyiapkan “uang pelicin” hingga ratusan juta rupiah. Transaksi ini menciptakan mata rantai kejahatan struktural: mereka yang masuk dengan “membeli” jabatan tentu akan berusaha “balik modal” saat bertugas. Di sinilah integritas mati sebelum lahir.





Sistem rekrutmen yang transaksional ini melahirkan SDM yang bukan didasarkan pada kompetensi, integritas, dan empati, tetapi berdasarkan “siapa yang sanggup bayar paling mahal.” Akibatnya, kita melihat aparat yang lebih tertarik mencari keuntungan pribadi ketimbang melindungi dan mengayomi masyarakat. Laporan masyarakat diproses lambat kecuali ada amplop. Korban kekerasan seksual diinterogasi dengan penuh curiga. Dan ketika dikritik, institusi malah menyalahkan balik publik.





Padahal, polisi seharusnya menjadi wajah dari keadilan. Dalam sistem demokrasi, aparat bukan alat kekuasaan, tapi pelindung rakyat. Ironisnya, dalam banyak kasus, kehadiran polisi justru menciptakan ketakutan. Masyarakat kecil merasa tak berdaya karena hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: ET

Tags

Terkini

X