• Kamis, 19 November 2026

Rakyat Terusir Dari Tesso Nilo: Manifestasi Kapitalisme Negara

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 15 Juli 2025 | 07:00 WIB




Secara legal, pengaturan pengelolaan sumber daya kehutanan Indonesia saat ini merujuk pada Undang-undang (UU) Kehutanan No.41 tahun 1999.
Dalam regulasi ini, Kementerian Kehutanan diberikan kewenangan untuk menentukan suatu kawasan menjadi kawasan hutan dan kemudian mengelola kawasan itu.





Menurut UU itu, kawasan hutan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni kawasan hutan negara dan  hutan hak. Hutan negara adalah wilayah hutan yang ditetapkan pemerintah untuk dikelola oleh negara, baik itu Kemenhut maupun Badan Usaha Milik Negara (Perhutani).





Sementara hutan hak merupakan wilayah hutan yang dapat dimiliki secara privat, dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).





Nah, dalam bagian Penjelasan UU No.41/1999, dinyatakan bahwa seluruh wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah ulayat atau masyarakat adat masuk dalam kategori hutan negara. Aturan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum UU ini muncul.





Jadi, dalam penetapan kawasan hutan itu sama sekali tidak dikaji lebih dahulu mengenai ada tidaknya masyarakat lokal yang kehidupannya bergantung pada kawasan hutan tersebut.





Demikian juga dalam penunjukkan dan penetapan TNTN, sama sekali tidak mengindahkan keberadaan rakyat yang sudah bertahun-tahun mendiami kawasan tersebut.





Ketika kemudian lahan itu diambil-alih negara untuk diserahkan pada BUMN, tampak watak kapitalisme negara yang memprioritaskan keuntungan, namun abai pada rakyat yang mendamba kesejahteraan.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X