Bahkan, bisa dikatakan sound horeg kini menjadi ruang ekspresi bagi komunitas yang tak mampu mengakses industri musik arus utama.
Namun, seni rakyat ini memang bukan tanpa kekurangan. Potensi polusi suara, gangguan ketentraman hingga kerusakan infrastruktur adalah kekurangan sound horeg, yang seakan menjadi ancaman bagi eksistensi wahana seni rakyat itu.
Dan seluruh kekurangan itu seakan menjadi justifikasi bagi mereka yang tak suka dengan sound horeg, untuk mematikannya. Kebanyakan yang tak berkenan dengan sound horeg, adalah masyarakat kelas menengah.
Fatwa MUI, sejatinya merupakan akomodasi pada ketidaksukaan sebagian kalangan terhadap sound horeg.
Apakah bisa dikatakan Fatwa MUI ini merupakan instrumen kelas menengah untuk mematikan eksistensi seni rakyat sound horeg?
Semoga tidak.
Yang pasti, sound horeg harus diatur dan dikelola, bukan dimatikan. Dan menjadi tugas negara untuk mengatur dan mengelolanya.
Redaksi Energi Juang News