Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah diteken. Perjanjian itu mencakup 'lampu hijau' bagi dilakukannya Cross Border Data Transfer (CBDT) atau transfer data lintas batas.
Polemik pun muncul. Transfer data lintas batas dipandang terkait erat dengan kendali atas data warga negara dan institusi Indonesia, sebagai sumber daya strategis bagi bangsa ini.
Yang perlu diketahui pemerintah, transfer data ke luar negeri membuka peluang bagi pihak asing untuk mengakses dan bahkan menguasai data sensitif milik Indonesia. Hal ini berpotensi merugikan Indonesia, ketika data itu digunakan untuk kepentingan ekonomi maupun politik dari negara pengakses data.
Dominasi perusahaan teknologi asing yang bisa menguasai aliran data juga perlu diwaspadai. Karena bila hal itu terjadi, Indonesia bisa kehilangan kontrol atas infrastruktur digital berikut pengelolaan datanya.
Data, juga perlu diingat, bisa menjelma menjadi aset ekonomi yang diproses dan dimonetisasi oleh pihak asing. Ketika Indonesia menjadi pemasok data sebagai "bahan mentah" pada pihak asing, bangsa ini tak akan mendapatkan nilai tambah.
Perusahaan asing pemegang kendali data, adalah pihak yang akan mendulang keuntungan. Padahal, data itu bisa menjadi aset bagi para pelaku ekonomi nasional.