Ketiga, skema ini tidak menjawab akar masalah, yakni kesejahteraan tenaga honorer. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan pendekatan lebih langsung menyediakan jalur reguler untuk menaikkan status honorer menjadi ASN penuh waktu, atau minimal menjamin standar penghasilan dan jaminan sosial tanpa mengorbankan jam kerja.
Meski PPPK Paruh Waktu dihadirkan sebagai “win-win solution” fleksibel dalam anggaran dan memberi status formal kepada honorer harus diakui bahwa skema ini lebih banyak menyelesaikan administratif daripada memberikan kenaikan kesejahteraan nyata.
Skema yang ideal seharusnya bersifat holistik: memberikan kepastian status ASN, upah menyeluruh serta tunjangan, pendidikan kompetensi agar honorer bisa berkontribusi optimal sesuai bidang, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Jika pemerintah tetap merasa anggaran terbatas, perlu ada roadmap jelas untuk mentransformasi PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu secara bertahap.
Pelepasan tenur paruh waktu tanpa keamanan finansial atau prospek karir tidak cukup. Alih-alih menjadi pengabdian berkelanjutan, skema ini bisa membuat tenaga honorer terjebak dalam status paruh waktu yang stagnan. Negara perlu memastikan mereka tidak hanya diakui, tetapi juga dihargai sesuai dedikasinya.
Redaksi Energi Juang News